Komoditas
perdagangan Ekspore Impore Mnyanmar dengan Indonesia
Hubungan Ekonomi antara Indonesia-Myanmar
Nilai, hambatan dan peluang perdagangan Indonesia – Myanmar
- Menurut
data, produk ekspor Indonesia
ke Myanmar
a.l. meliputi kertas dan produk kertas, minyak kelapa sawit, besi dan
baja, tembakau dan karet (2007: US$ 262.39 juta. Per Juni 2008 sebesar
US$140.13 Juta, meningkat sebesar 13,79% untuk periode yang sama di tahun
2007, meskipun ekspor Migas mengalami penurunan). Sementara impor Indonesia dari Myanmar a.l. tepung maizena,
kayu gelondongan, kacang-kacangan, soda, ikan dan sayur-sayuran (2007: US$
30,39 juta, per Juni 2008 sebesar US$ 19.64 Juta). Myanmar mengindikasikan keinginannya untuk
mengimpor pupuk atau semen dan mengundang investor Indonesia untuk menanamkan modalnya atau
membuka usahanya di Myanmar.
- Total
nilai perdagangan RI-Myanmar pada tahun 2008 (per Juni) sebesar US$
159,7621 Juta meningkat sebesar 9,61% dibandingkan periode yang sama tahun
2007 (sebesar US$ 145,750 juta). Dilihat dari neraca perdagangan, nilai
transaksi antara Indonesia dan Myanmar menunjukkan peningkatan dari tahun
ke tahun, dan Indonesia masih memperoleh surplus dari neraca perdagangan,
di mana tingkat ekspor Indonesia ke Myanmar dari tahun ke tahun cenderung
meningkat, dan tingkat Impor Indonesia dari Myanmar juga menunjukkan
kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hubungan perdagangan
antara Indonesia dan Myanmar.
- Beberapa
hambatan perdagangan antara Indonesia
dan Myanmar
kedua negara yang selama ini mengemuka antara lain :
Produk ekspor kedua negara
memiliki kemiripan seperti semen, kayu, hasil tambang, mineral, dan produk
pertanian, sehingga mempersulit dalam meningkatkan perdagangan. Negara-negara
pesaing terutama negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar memiliki advantage yang lebih besar
dibanding Indonesia dengan
rendahnya ongkos angkut dan kesinambungan pasokan barang mengingat jarak yang
lebih dekat ke Myanmar.
Belum adanya transportasi langsung Indonesia
Myanmar
antara lain mengakibatkan mahalnya ongkos angkut langsung dari Indonesia.
Jumlah importir besar Myanmar
pada umumnya menginginkan impor berbagai macam barang dalam berbagai peti
kemas. Hal ini belum bisa diwadahi oleh para pengusaha Indonesia
mengingat kecilnya jumlah permintaan. Sulit bagi pengusaha swasta Indonesia untuk mengadakan kontak langsung
dengan para pengusaha Myanmar
guna menawarkan barang-barang komoditi ekspornya, karena kegiatan perdagangan
di Myanmar
dilakukan oleh pemerintahnya. Kesulitan yang dialami Pemerintah Myanmar untuk
mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukannya di pasar bebas karena
devisa untuk barang impor pada umumnya berupa bantuan dan pinjaman dari
negara-negara asing seperti Jepang, Jerman, dan badan-badan Internasional
lainnya. Pinjaman-pinjaman tersebut pada umumnya harus dibelanjakan di
negara-negara donor tersebut. Pemerintah Myanmar hingga kini masih
menerapkan sistem lisensi terhadap ekspor dan impor, dan upaya permohonan
lisensi ekspor dan impor para pengusaha ditolak oleh Pemerintah dengan tanpa
penjelasan penuh. Monopoli ekspor komoditi ini diberikan kepada badan usaha
milik negara, di bawah Kementrian Perdagangan.
- Disamping
hambatan-hambatan tersebut di atas, terdapat beberapa peluang perdagangan
kedua negara antara lain :
- Beberapa
komoditi yang ditawarkan Myanmar
seperti komoditi pertanian, disamping beras dan kacang kedelai, antara
lain chili, onion, pulses, dan beans dengan harga yang kompetitif dan
kualitas terjamin serta metode pembayaran yang dapat dirundingkan
merupakan peluang baik bagi pengusaha Indonesia khususnya;
- Sebagai
sesama negara ASEAN dan hubungan yang baik kedua negara sejak awal
kemerdekaan merupakan peluang besar bagi para pengusaha Indonesia
melakukan penetrasi pasar bagi produk-produk potensial Indonesia di
Myanmar.
- Keinginan
Myanmar memasok
beberapa komoditi dari Indonesia
seperti minyak sayur, alat-alat pertanian, garmen, dan semen. Indonesia
dapat menawarkan komoditi dan bidang usaha lain yang ditawarkan termasuk
peralatan elektronik, semen, pupuk, farmasi, garmen, ban, radiator,
tambak ikan/udang, kelapa sawit, kehutanan, dan telekomunikasi.
- Kemungkinan
untuk pembuatan naskah Persetujuan Payung (Umbrella Agreement) di bidang
kerjasama ekonomi bilateral, yang keduanya secara positif menyambut baik
gagasan tersebut.
- Komoditi
yang diperdagangkan kedua negara meliputi palawija, ikan dan udang, alat-
alat pertanian, barang-barang elektrik dan elektronik, kertas, barang
pecah belah, obat-obatan, kosmetik, bahan bangunan, sabun dan bahan
makanan.
- Salah
satu cara yang digunakan untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan
negara lain adalah melalui kerjasama imbal dagang. Hal ini kiranya juga
dapat dimanfaatkan Indonesia
dalam mengembangkan kerjasama perdagangan dengan Myanmar.
- Akhir-akhir
ini makin banyak produksi Indonesia ditemukan di pasar-pasar di Myanmar,
namun barang-barang tersebut dimasukkan ke Myanmar oleh pihak ketiga,
seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, melalui
kerjasama perdagangan dan pengaturan ekspor-impor kedua negara,
diharapkan transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung dan
dapat meningkatkan volume perdagangan secara signifikan. Selain itu,
letak Myanmar yang strategis yang dikelilingi oleh negara-negara yang
padat penduduk dan berpotensi ekonomi pasar seperti RRC, India, Bangladesh
dan Thailand, dapat dikembangkan jejaring (hub/network) pemasaran
komoditi Indonesia.
Hubungan Myanmar
Dengan Indonesia
Ø Hubungan
Bilateral RI-Myanmar di Bidang Penerangan dan Sosial Budaya
Hubungan bilateral di bidang penerangan dan
sosial budaya antara lain terlihat dari partisipasi Myanmar dalam berbagai kegiatan pendidikan dan
pelatihan maupun beasiswa yang ditawarkan oleh Pemerintah RI,
juga kegiatan pembangunan kapasitas (capacity building) seperti program Kerja
sama Teknik Negara Berkembang (KTNB). Luasnya cakupan kerja sama yang dapat
diselenggarakan pada bidang ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Myanmar
yang cenderung keras untuk bidang politik dan ekonomi, sehingga bidang seni
dan sosial budaya yang dapat dikatakan cenderung "harmless" lebih
mudah untuk berkembang.
1. Seni Budaya
Dalam rangka peningkatan people-to-people
contact, pergelaran-pergelaran seni budaya Indonesia terus digiatkan. Pada
tahun 2009, dimana diperingati 60 tahun hubungan diplomatik RI-Myanmar,
berbagai kegiatan seni budaya dilaksanakan sepanjang tahun guna mewarnai
peristiwa bersejarah tersebut, seperti pergelaran upacara adat pengantin
Sunda, pergelaran sendratari Ramayana, pergelaran upacara turun tanah (tedhak
siten), serta penyelenggaraan "4th Culinary and Culture Fair".
Seluruh kegiatan tersebut memperoleh sambutan yang sangat baik dari
masyarakat setempat dan jajaran korps diplomatik di Yangon.
Kemudian pada tanggal 27 Desember 2009 (puncak
peringatan 60 tahun hubungan diplomatik), telah diselenggarakan pergelaran
budaya bekerja sama dengan National University of Arts and Culture di bawah
Kementerian Kebudayaan Uni Myanmar, di National Theatre, Yangon, yang
menampilkan pertunjukan budaya dari kedua negara. Pada kesempatan tersebut,
sebuah tampilan paduan suara gabungan yang terdiri dari vokalis Indonesia dan Myanmar menyanyikan sebuah lagu
ciptaan Sebastianus Sumarsono berjudul "Membangun Persahabatan".
Kerja sama yang dilakukan demi terselenggaranya acara peringatan 60 tahun
hubungan diplomatik RI-Myanmar tersebut tentunya telah membuka peluang untuk
pelaksanaan kerja sama seni budaya lainnya di masa mendatang.
2. Keagamaan
Kesamaan warisan peradaban/budaya agama Buddha
yang dimiliki oleh RI dan Myanmar merupakan satu hal istimewa yang dapat
menjadikan kedekatan kedua negara lebih dari sekedar 'sahabat', tetapi
sebagai 'saudara'. Ini tentunya membuka berbagai peluang kerja sama, terutama
di bidang keagamaan, yang dapat dijajaki lebih jauh. Selama ini kerja sama di
bidang tersebut telah terlihat dari banyaknya biarawan/biarawati Buddha yang
memperdalam ilmu di universitas/institusi Buddhism Myanmar,
seperti di Mandalay dan Yangon.
Pada bulan Mei 2009, Duta Besar LBBP RI
Sebastianus Sumarsono sempat menghadiri kegiatan Trail of Civilization (TOC)
di Borobudur. Program TOC yang dilaksanakan secara tahunan merupakan
kelanjutan dari Borobudur Declaration yang dideklarasikan oleh 6 (enam)
negara yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand dan Viet Nam, yang
memiliki kesamaan warisan budaya agama Buddha.
Selain itu pada bulan November 2009, Dubes RI juga
berkesempatan menghadiri acara Puja Relik Buddha di Jakarta, yang
mendatangkan relik-relik Buddha dari Myanmar dan Kamboja. Dalam hal
ini KBRI turut berperan dalam persiapan acara, melalui fasilitasi yang diberikan
kepada panitia penyelenggara dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Myanmar.
Dalam pertemuan dengan Menteri Agama Uni Myanmar, beliau menyampaikan
harapannya agar kerja sama antara Indonesia dan Myanmar pada bidang keagamaan
(khususnya Buddha) tidak terbatas pada penyelenggaraan acara tersebut saja,
tetapi juga berlanjut dengan berbagai kerja sama lain di masa depan.
3. Kemanusiaan
Hubungan erat antara RI-Myanmar juga diwujudkan
dalam bidang kemanusiaan, dimana kedua negara saling memberikan perhatian kepada
satu sama lain di saat terjadi peristiwa bencana alam dahsyat yang melanda.
Saat Myanmar
mengalami badai Nargis, Pemerintah
RI serta merta berkomitmen
untuk memberikan dana bantuan kemanusiaan senilai USD 1 juta. Meskipun
penyampaiannya sempat terhambat karena masalah perbankan, namun akhirnya
bantuan tersebut dapat diserahkan pada tanggal 31 Agustus 2009 di Nay Pyi
Taw.
Kemudian ketika terjadi peristiwa gempa bumi
yang melanda wilayah Padang, Sumatera Barat, Pemerintah Myanmar pun
menunjukkan solidaritasnya dengan menyampaikan sumbangan senilai USD 50 ribu
pada tanggal 5 November 2009 di Yangon.
4.Hubungan
Diplomasi
Hubungan diplomatik Indonesia – Myanmar dimulai
sejak tanggal 27 Desember 1949, ditandai dengan dibukanya “ Indonesian
House” di Yangon, yang kemudian diubah menjadi Kedutaan Besar RI pada
tahun 1950. Sejak saat itu, kedua negara memulai kerja sama di berbagai
bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan keamanan.
Kerja sama tersebut tertuang dalam the Treaty of Friendship yang
ditandatangani pada tahun 1951 dan diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan
Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni
Birma. Hubungan kerja sama kedua negara semakin meningkat sejak masuknya Myanmar
menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997.
Pada tahun 2006, menteri luar negeri kedua
negara menandatangani MoU on Bilateral Cooperation between Myanmar and
Indonesia di Yangon. MoU tersebut merupakan payung dalam rangka
meningkatkan kerja sama bilateral pada segala bidang, antara lain pertahanan
keamanan, ekonomi, perdagangan, penanaman modal, energi, pertanian,
kehutanan, perikanan, transportasi, pendidikan dan pelatihan, dan pariwisata.
Namun demikian, mengingat kerja sama-kerja sama tersebut dilakukan pada
tingkat teknis dan merupakan implementasi dari MoU dimaksud, prosedur
ratifikasi tidak dilakukan Pemerintah Indonesia.
Perkembangan Situasi Politik di Myanmar
Situasi politik di Myanmar
mengalami perkembangan yang lebih baik menyusul kebijakan Pemerintah Myanmar untuk melakukan gencatan senjata
antara militer Myanmar
dan Karen National Union.
Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar RI di
Yangon sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri, Presiden Myanmar
dengan Surat Perintah No. 1/2011 tanggal 2 Januari 2012 telah memberikan
amnesti/pengampunan bagi para tahanan di Myanmar dalam rangka menyambut HUT
Ke-64 Kemerdekaan Myanmar, dan demi meningkatkan stabilitas dan perdamaian,
penegakan hukum, konsiliasi nasional, dan kemanusiaan.
Amnesti/pengampunan diberikan bagi mereka yang
menjalani hukuman serta pelanggaran hukum yang dilakukan sebelum tanggal 2
Januari 2012 sesuai dengan pasal 204 (b) Konstitusi Myanmar, dengan
ketentuan:
- Hukuman
mati akan diubah menjadi hukuman seumur hidup;
- Hukuman
penjara lebih dari 30 tahun akan dikurangi menjadi 30 tahun;
- Hukuman
penjara 20 hingga 30 tahun akan dikurangi menjadi 20 tahun;
- Hukuman
penjara kurang dari 20 tahun akan dikurangi seperempat dari masa
hukuman.
Pada tanggal 13 Januari 2012, Myanmar
diberitakan kembali membebaskan sejumlah tahanan politik (tidak terdapat
pengumuman resmi atas jumlah tahanan yang dibebaskan). Pembebasan ini
merupakan bagian dari program pemberian amnesti terhadap 651 tahanan, dan
sebagian sudah dibebaskan beberapa bulan lalu. Ini merupakan pemberian
amnesti ketiga kepada tahanan sejak pemerintahan yang baru menjabat pada 30
Maret 2011 lalu.
Tahanan yang diberitakan dibebaskan antara lain
Sai Nyunt Lwin (politisi penting dari etnis minoritas Shan), Khin Nyunt
(mantan PM yang pernah menjadi Kepala Intelijen Militer), Min Ko Naing
(pemimpin gerakan pro demokrasi tahun 1988), Shin Gambira (Pendeta Budhis
yang mengorganisir Saffron Revolution tahun 2007), dan Ko Htay Kywe
(salah satu pemimpin kelompok aktivis 88 Generation Students Group).
Pembebasan tahanan tersebut mendorong Amerika
Serikat dan Uni Eropa memenuhi janjinya untuk memulihkan hubungan diplomatik
secara penuh dan mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar.
Kedua kebijakan tersebut semakin memperlihatkan
komitmen Myanmar dalam menegakkan demokrasi di negaranya setelah sebelumnya
Presiden Myanmar merevisi undang-undang partai politik, berdialog dengan kubu
oposisi, dan menggelar perundingan damai dengan berbagai kelompok pemberontak
etnis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu sela menjadi ujian bagi Pemerintah
Myanmar.
Apabila pemilu sela dapat berjalan dengan adil dan bebas, akan menjadi
langkah penting bagi demokratisasi di Myanmar. Namun jika tidak, maka situasi
politik Myanmar
akan kembali memburuk.
Rekomendasi
Pemerintahan Myanmar perlu terus didorong agar
meneruskan langkah pembebasan tahanan politi, dengan memperhatikan bahwa
pembebasan tersebut dilakukan terhadap tahanan politik yang tidak menimbulkan
ancaman bagi stabilitas negara dan ketenteraman masyarakat. Dengan pembebasan
tahanan politik, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam membangun Myanmar dan
mengikuti pemilu.
Disamping itu, gencatan senjata sebaiknya tidak
hanya berlangsung dengan Karen National Union saja, tetapi juga
dengan kelompok-kelompok minoritas lainnya, seperti Etnis Kachin.
Dalam rangka memantau pelaksanaan pemilu sela
di Myanmar, kiranya perlu dibentuk Tim Observer, khususnya dari negara-negara
ASEAN, sebagai bentuk dari komitmen negara-negara ASEAN untuk membantu
mewujudkan demokratisasi di Myanmar.
Sedangkan bagi Indonesia
dapat membantu peningkatan kapasitas institusi demokrasi di Myanmar melalui kerja sama antara KPU dengan
lembaga serupa di Myanmar,
juga antara Komnas HAM Indonesia
dengan lembaga yang serupa di Myanmar. Selain itu, Indonesia
dapat berbagi pengalaman dalam penanganan masalah pemilu dan HAM di Indonesia.
(DPOK)
|
Ø Hubungan Regional (
Wilayah )
INDONESIA
dan Myanmar,
dua negara yang secara geografis bertetangga di kawasan Asia Tenggara. Jarak
keduanya hanya berkisar 350 mil. Dalam catatan sejarah kemerdekaan dan kaitan
emosional, kedua bangsa punya hubungan sangat khusus.
Sejatinya, kedua bangsa memiliki
banyak kesamaan. Masyarakat kedua negara multietnis. Indonesia
pernah mengalami masalah national building, begitu pula Myanmar.
Masyarakat di dua negara ini pernah merasakan dominasi militer sebagai pemimpin
pemerintahan. Sejarah mencatat, hubungan bilateral Indonesia-Myanmar telah
dibina sejak zaman kemerdekaan (1945).
Di bidang politik ditandai dengan
dukungan Myanmar kepada Indonesia dalam
perjuangan kemerdekaan. Pada 1947, Myanmar yang saat itu dalam pemerintahan
transisi di bawah pimpinan Aung San –ayah pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi
yang kini menjalani tahanan rumah sejak 2003– mendesak Pemerintah India
menyelenggarakan Conference on Indonesian Affairs di New Delhi.
Bahkan, pada tahun yang sama, Myanmar memberikan izin pembukaan Indonesian
Office di Yangon, yang merupakan cikal bakal Kedutaan Besar RI di
negara itu. Ini sebagai bentuk dukungan Myanmar
kepada Indonesia
yang ingin mendapatkan pengakuan dunia internasional pascakemerdekaan. Hubungan
dan kerja sama bilateral kedua negara secara resmi dimulai sejak 1951.
”Hubungan diplomatik Indonesia
dengan Myanmar
sudah terjalin 57 tahun.
Di masa perjuangan kemerdekaan
RI, Myanmar
termasuk salah satu negara yang banyak memberikan kontribusi,” ujar Direktur
Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri RI Yuri O Thamrin kepada SINDO.
Selain itu, Myanmar juga
mendukung pembebasan Irian Barat dan sebagai salah satu negara pendiri
Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung
pada 1955. Setidaknya, selama masa kemerdekaan kedua negara, banyak kerja sama
telah dilakukan.
Termasuk pada 26 Januari 1949.
Ketika itu, pesawat RI-001 ”Seulawah” yang diterbangkan dari Kalkuta, India,
tidak bisa masuk Indonesia karena semua lapangan terbang di Jawa dan Sumatera
lumpuh total akibat serangan Belanda. Myanmar secara terbuka mengizinkan
pesawat pertama milik RI itu —yang dibeli masyarakat Aceh— mendarat di
Mingladon Airport Rangon. Ini awal berdirinya perusahaan penerbangan Indonesian
Airways. Setibanya di Myanmar, pesawat itu langsung disewa Union of Burma
Airways.
Tapi, setelah 1962, pemerintahan
demokratis Myanmar berakhir akibat kudeta militer yang dilakukan Jenderal Ne
Win.Pemerintah yang bertahan selama 26 tahun ini mengubah ideologi negaranya
menjadi sosialis. Sejak itulah hubungan Indonesia-Myanmar mulai terhambat.
Meski begitu, hubungan kedua negara tetap terjalin walau tidak terlalu
intensif. Saling kunjung pemimpin kedua negara menjadi bukti kuat hubungan
kedua bangsa dan negara begitu dekat. Presiden Soeharto bertamu ke Myanmar pada 26
November 1972, 26–29 Agustus 1974, dan 21–23 Februari 1997. Presiden
Abdurrahman Wahid pada 7 November 1999.
Selanjutnya, Presiden Megawati
Soekarnoputri pada 24 Agustus 2001. Sebaliknya, Jenderal Ne Win berkunjung ke
Indonesia pada 11–14 Juni 1973 dan 8–13 Juni 1974.Tapi, Ne Win juga pernah
berkunjung ke Indonesia pada 23–25 September 1997 dalam kunjungan pribadi atas
undangan Presiden Soeharto. Sementara, Than Shwe pada 5–8 Juni 1995, November
1996, dan April 2005.
Pemimpin boleh berganti, tapi hubungan tetap terjalin. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) melawat ke Myanmar
pada Maret 2006 dalam rangkaian lawatan Asianya. Presiden SBY berada di Myanmar selama
dua hari. Sebelumnya, Presiden mengunjungi Brunei dan Kamboja. Di Yangon, SBY
melakukan kunjungan kehormatan kepada pimpinan junta militer State Peace and
Development Council (SPDC) Than Shwe.
Presiden SBY adalah kepala negara
ASEAN pertama yang mengunjungi Myanmar,
sejak ASEAN secara terbuka menuntut negara itu mempercepat proses
demokratisasinya. Di bidang ekonomi, jumlah investasi Indonesia di Myanmar saat
ini baru mencapai US$241,5 juta atau menduduki urutan keenam.Volume perdagangan
Indonesia-Myanmar tahun 2001–2002 berjumlah US$136,58 juta dan secara terus-
menerus turun pada tahuntahun berikut, yang pada 2004–2005 menjadi US$106,01
juta.
Ø Hubungan Multilateral
1.
Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Organisasi Konperensi Islam (OKI)
dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konperensi di
Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi
Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB
dan hak azasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan
negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya
setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid suci Al-Aqsa pada tanggal 21
Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan
solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara
negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta
melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara
Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara
Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia
dan Afrika.
Sebagai organisasi internasional
yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama
masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi
internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh
dunia.
Untuk menjawab berbagai tantangan
yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai
permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya
revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja
organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah
diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi
TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia.
Pada pertemuan tingkat Kepala
Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober
2003, OKI sepakat untuk memulai upaya kongkrit dalam merestrukturisasi
Sekretariat OKI terutama pada empat aspek: perampingan struktur, metodologi,
peningkatan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3
di Mekkah, Arab Saudi pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodir keinginan
tersebut dan dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-years Program
of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan
Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015.
OIC 10-years Program of Actions
merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya menfokuskan pada masalah politik
tetapi juga ekonomi perdagangan. Program Aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu
politik dan intelektual, isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi dan ilmu
pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang
politik dan intelektual, dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai
isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi
ekstrimisme, kekerasan dan terorisme; menentang Islamophobia; meningkatkan
solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, conflict prevention, peanganan
masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas muslim, dan
masalah-masalah yang dialami Afrika.
2. G-15
Pada KTT ke-9 Gerakan Non Blok
(GNB) di Beograd bulan September 1989, 15 negara berkembang menghasilkan
kesepakatan untuk membentuk Kelompok Tingkat Tinggi untuk Konsultasi dan
Kerjasama Selatan-Selatan (Summit Level Consultative Group on World Economic
Crisis and Development/SLCG) yang kemudian lebih dikenal dengan nama G-15.
Meskipun diumumkan pada kesempatan KTT GNB, G-15 secara organisasi bukan bagian
dari GNB.
G-15 bertujuan sebagai wadah
kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari
Aljazair, Argentina, Brazil, Chile, Kolombia, India, Indonesia, Iran, Jamaika,
Kenya, Malaysia, Mesir, Meksiko, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka,
Venezuela dan Zimbabwe. G-15 diharapkan dapat mendayagunakan potensi
kerjasama diantara negara berkembang. Melalui peningkatan kerjasama
Selatan-Selatan tersebut pada gilirannya akan menunjang kredibilitas
negara-negara berkembang dalam upayanya untuk mengaktifkan kembali dialog
Utara-Selatan. G-15 juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk
menyampaikan kepentingan negara berkembang dalam forum G-20.
Untuk mencapai tujuannya, G-15
telah mencanangkan berbagai macam proyek pembangunan dan kerjasama teknis
dalam berbagai bidang antara lain di bidang perdagangan, usaha kecil dan
menengah (SME’s), energi, pertambangan, investasi, pembiayaan perbankan dan
perdagangan, teknologi informasi, pertanian, pendidikan, dan pembangunan
kapasitas sumber daya manusia.
Pada KTT ke-3 G-15 pada tanggal
11-14 September 2006, di Havana, Cuba, telah dilakukan serah terima keketuaan
G-15 dari Aljazair kepada Iran. KTT tersebut telah menyepakati sebuah Joint
Communique yang memuat komitmen bersama negara-negara anggota G-15 dalam
menghadapi berbagai tantangan global, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang
dan upaya revitalisasi dan konsolidasi internal sehingga kerjasama G-15
lebih efektif dalam membantu pembangunan negara-negara anggota.
Indonesia melihat bahwa G-15
memiliki berbagai potensi dalam meningkatkan kerjasama saling menguntungkan
antar negara anggotanya, antara lain karena sebagian besar negara anggota G-15
memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, dan beberapa
diantaranya merupakan negara yang tingkat ekonominya relatif sudah sangat
berkembang dengan beragam kemajuan di bidang industri, infrastruktur dan
teknologi. Keuntungan G-15 yang lain adalah beberapa negara anggotanya
telah memiliki atau menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga negara maju
seperti OECD dan G-8, maupun dengan kelompok regional lainnya yang terlibat
dalam pembuatan kebijakan ekonomi global, dimana hal ini sangat menguntungkan
secara ekonomi bagi kepentingan organisasi umumnya dan Indonesia khususnya.
3.Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah
berakhirnya Perang Dunia II. Namun, Sidang Majelis Umum yang pertama baru
diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51
negara. Saat ini terdapat 192 negara yang menjadi anggota PBB. Semua negara
yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing.
Sejak didirikan pada tahun 1945,
negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan
keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara,
mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan
Hak Azasi Manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan
tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta
menyediakan forum terhadap 192 negara-negara anggota untuk mengekspresikan
pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan
Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite di dalam
lingkup PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea
Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.
Ruang lingkup peran PBB mencakup
penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB
juga menanganii berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan
berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana,
terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak
asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan,
ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat,
perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai
tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini
dan generasi mendatang.
4. Kelompok 77 dan China
Kelompok 77 dibentuk pada tanggal
15 Juni 1964 melalui pengesahan Joint Declaration dari 77 anggota negara
berkembang pada saat berlangsungnya sidang Sesi Pertama United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa. Sampai saat ini,
Kelompok 77 dan China telah beranggotakan 133 negara.
Kelompok 77 dan China merupakan
forum yang memiliki tujuan utama untuk mendorong kerjasama internasional di
bidang pembangunan. Pada perkembangannya Kegiatan Kelompok 77 dan China
ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan
kerjasama Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, akan
tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas kerjasama dalam memantapkan hubungan
yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang
melalui Kerjasama Selatan-Selatan.
Kegiatan-kegiatan penting Kelompok
77 dan China dalam kerangka PBB terutama untuk merundingkan berbagai isu
dan keputusan/resolusi yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
PBB, antara lain tindak-lanjut pelaksanaan Program Aksi KTT Pembangunan Sosial
di Kopenhagen, KTT Wanita di Beijing, Sidang Khusus SMU PBB mengenai obat-obat
terlarang, modalitas penyelenggaraan Konperensi Internasional mengenai
Pendanaan untuk Pembangunan, Pengkajian Tiga Tahunan Kegiatan Operasional PBB
untuk Pembangunan, Pelaksanaan Dialog di SMU PBB mengenai Globalisasi,
Pertemuan Interim Development Committee IMF/Bank Dunia, ECOSOC, dan usulan
reformasi PBB di bidang ekonomi dan sosial.
Untuk menyatukan komitmen
diantara pemimpin dari negara anggota Kelompok 77 dan China, Kelompok 77 dan
China memiliki Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Selatan merupakan pertemuan
tertinggi di antara negara anggota Kelompok 77 dan China. KTT Selatan telah dua
kali diselenggarakan yakni di Havana pada tahun
2000 dan di Doha
pada tahun 2005.
Hasil KTT Selatan ke-2 di Doha,
Qatar pada bulan Juni 2005 adalah Doha Declaration dan Doha Plan of Action.
Deklarasi Doha secara umum memuat
komitmen politik anggota Kelompok 77 dan China untuk meningkatkan kerjasama
Selatan-Selatan antara lain isu dimensi pembangunan dalam agenda internasional,
ruang kebijakan nasional, penguatan multilateralisme, dialog antar peradaban,
ketatalaksanaan yang baik, masyarakat madani, geografi baru hubungan ekonomi
internasional, transfer teknologi, reformasi PBB dan globalisasi. Atas usul
Indonesia Deklarasi Doha juga mencantumkan New Asian African Strategic
Partnership (NAASP) sebagai pengakuan pentingnya kerjasama regional dan
inter-regional dalam mendorong Kerjasama Selatan-Selatan.
5. G20
Krisis ekonomi dan keuangan
global yang terjadi pada tahun 2007 merupakan dampak dari sistem arsitektur
ekonomi dan keuangan internasional yang tidak berimbang terutama dalam hal
regulasi sektor keuangan yang kurang accountable. Berawal dari krisis kredit
perumahan (subprime mortgage crisis) di AS, lemahnya regulasi keuangan dan
tingginya keterikatan sektor keuangan antar negara, khususnya produk derivatif
keuangan, menyebabkan menjalarnya krisis negara maju ke negara berkembang
lainnya. Efek domino krisis ekonomi tersebut turut menyeret sektor riil dan
mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.
Krisis ekonomi serupa pernah
dialami kawasan Asia tahun 1997. Namun, krisis
kali ini memiliki pengaruh yang lebih besar sehingga memerlukan penanganan yang
lebih menyeluruh dan kerjasama negara-negara di dunia. Krisis ekonomi dan
keuangan global telah menghambat proses pembangunan terutama negara Least
Developed Countries serta telah menyebabkan kemunduran pencapaian MDGs.
Namun, seiring dengan
diberlakukannya berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian oleh
pemerintah masing-masing negara, perekonomian global telah mulai menunjukkan
tanda-tanda perbaikan awal 2010, walaupun proses recovery diprediksi masih
berjalan lambat mengingat sistem finansial yang masih lemah. Proses pemulihan
juga tidak akan merata dirasakan per kawasan. Selain itu, terdapat
kecenderungan di perekonomian negara maju bahwa perbaikan di sektor finansial
kurang sejalan paralel dengan perbaikan di sektor riil dengan salah satu
indikator utama yang memprihatinkan adalah semakin meningkatnya angka
pengangguran.
Untuk mengatasi krisis tersebut,
Pemerintah AS berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G20
Summit) bagi para pemimpin/kepala negara G20 yang diadakan di Washington DC
tanggal 15 November 2008. Krisis ekonomi global menyadarkan otoritas keuangan
dan bank sentral berbagai negara bahwa integrasi sistem keuangan yang semakin
erat membutuhkan adanya forum diskusi permanen yang intensif dalam rangka
menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan
penyelesaian krisis keuangan internasional. Keanggotaan G20 terdiri dari
Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Argentina,
Australia, Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Arab
Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.
Peran Indonesia dalam setiap KTT G20
senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya
sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan (antara lain: usulan
pembentukan global expenditure support fund, menghindari pembahasan exit
strategy paket stimulus fiskal yang dapat merugikan negara berkembang, dan
mendorong tercapainya konsensus selaku bridge builder). Lebih lanjut peran
tersebut antara lain:
a. Indonesia dapat mengedepankan
pendekatan konstruktif dalam pembahasan isu di G20.
b. Semangat G20 yang mendorong
equlity, trust building dan berorentasi solusi menjadikan forum G20 menjadi
forum yang demokratis di mana semua negara mempunyai kesempatan untuk speaking
on equal footing dengan negara manapun. Indonesia perlu terus menjaga
karakteristik dasar G20 tersebut dari desakan dominasi ataupun pengerasan
sikap/posisi dari negara-negara anggota G20.
c. Pergeseran posisi Indonesia dari negara low income countries
menjadi negara middle income countries serta dari negara penerima bantuan
menjadi negara penerima sekaligus negara donor, membutuhkan penyesuaian profile
Indonesia
di dunia luar. Untuk itu, peran aktif Indonesia
di G20 menjadi penting karena G20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen
politik luar negeri RI mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada
tahun 2025.
d. Mengingat Indonesia mempunyai
cukup banyak success stories dalam program pembangunan, partisipasi Indonesia dalam G20 dapat digunakan untuk
mengedepankan pengalaman Indonesia
sebagai kontribusi global Indonesia
dalam pembahasan forum G20. Pada KTT Pittsburgh, misalnya, Indonesia
menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi
langsung (program BLT). Indonesia
dapat bekerjasama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai success
stories Indonesia.
Selama berlangsungnya krisis
ekonomi global, secara umum kawasan Asia
menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Beberapa negara berkembang di kawasan
ini bahkan tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat
moderat yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, Indonesia
bersama-sama negara di kawasan Asia Pasifik, perlu terus mendorong peran
penting kawasan dalam proses recovery dan pertumbuhan ekonomi global.
6. WOC
Jakarta Negara-negara
di kawasan Asia Pasifik sepakat untuk menyelamatkan terumbu karang di wilayah
tersebut. Mekanismenya lewat kerjasama multilateral yang akan ditandatangani
saat World Ocean Conference (WOC) Mei 2009 mendatang.
Negara-negara tersebut yakni
Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor
Leste.
"Tinggal membincangkan
masalah teknis. Tiap negara mengirimkan 2 delegasi untuk masuk tim kerja
teknis," kata Kepala Pusat
Data, Statistik dan Informasi Department Kelautan dan Perikanan, Saut
Hutagalung saat dihubungi detikcom,
Senin (10/12/2007).
Kerjasama multilateral yang
disepakati di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim (UNLCC) di Bali tersebut
antara lain mencakup penentuan bentang laut untuk perbaikan terumbu karang dan
persoalan pendanaan yang berkelanjutan.
"Termasuk juga penilaian,
monitoring dan pengelolaan informasi antar negara," imbuhnya.
Sebagai catatan, kerjasama
multilateral itu akan melindungi 75.000 km2 area terumbu karang. Termasuk
didalamnya 500 spesies terumbu
karang dan lebih dari 3.000 spesies ikan. Secara ekonomis, wilayah seluas itu
merupakan tempat bergantung 120 juta penduduk dengan perputaran uang mencapai
US$ 2,3 miliar per tahun.
"Dan yang terpenting,
perbaikan terumbu karang akan sangat berperan mencegah pemanasan global,"
pungkas Saut.
Pada hari natal, Harry mendapat
bingkisan dari pemberi tanpa nama, yaitu jubah gaib. Siapapun yang menggunakan jubah itu, maka ia tidak akan
terlihat.Harry
menggunakan jubah itu untuk mencari di perpustakaan seksi terlarang
untuk informasi tentang Flamel yang misterius. Harry berkeliling ruangan di Hogwarts hingga akhirnya ia menemukan Mirror of
Erised. Saat Harry melihat cermin itu, ia dapat melihat kahidupan ayah
ibunya. Harry menjadi kecanduan melihat Cermin itu dan ditolong oleh Professor Dumbledore,
yang menjelaskan bahwa Cermin itu menunjukkan keputus-asaan orang yang
melihatnya untuk waktu yang lama.
